Dalam laporan kepada ketua dewan tersebut, OP elpiji ‘melon’ yang digelar Pemkab dalam hal ini Disperindagkop-UMKM bersama Pertamina di Selogiri itu salah sasaran. Pasalnya, konsumen yang mestinya menikmati subsidi pemerintah banyak yang tidak kebagian lantaran kehabisan barang.
Sejumlah warga berduit maupun oknum pengecer memborong elpiji 3 kiloan untuk dijual kembali dengan harga kisaran Rp 20 ribu/tabung. Informasi yang berkembang menyebutkan, pemilik modal bisa membeli lebih dari 6-8 tabung sekaligus dengan cara meminjam KTP warga lain.
Setyo Sukarno, mendesak agar bupati melalui pihak terkait seperti Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Diperindagkop-UMKM) mengawasi secara ketat pelaksanaan operasi pasar (OP) gas elpiji bersubsidi 3 kilogram. Longgarnya pengawasan ditengarai membuka peluang terjadi penyimpangan dalam OP yang tujuannya untuk membantu warga kurang mampu.
“Untuk menghindari manipulasi dan salah sasaran, panitia OP harus tegas mengawasi satu KTP (warga) hanya dijatah satu tabung,” imbuh Setyo.
Menurut Setyo, pihaknya mendorong Pemkab setempat dalam upaya mendapatkan tambahan kuota gas 3 kiloan (bersubsidi) kepada Gubernur maupun Pertamina. Sebab, kata dia, kelangkaan gas ‘melon’ yang terjadi di Wonogiri lantaran kuota daerahnya relatif kecil jika dibanding dengan kabupaten/kota lain di wilayah Solo Raya.
Kirim Komentar: